Laporan Kegiatan Datun Pertimbangan Hukum terhadap penyelesaian permasalahan asset Pemkab Tebo berupa HGB 44 Ruko yang berlokasi di Pasar Sarinah Kel Kel. Wirotoagung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo

SHARE

Sehubungan dengan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tebo dan Kepala Kejaksaan Negeri Tebo selaku Pengacara Negara nomor : SKK : 028/650/BAKEUDA-VI/2021 tanggal 14 Juli 2021, Bersama ini dengan hormat kami laporkan kepada Bapak bahwa pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2021 Sekira pukul 09.00 WIB bertempat di aula pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo, telah dilaksanakan kegiatan Rapat dalam rangka pelaksanaan tugas Datun Pertimbangan Hukum yaitu Pendapat Hukum antara Kejari Tebo bersama-sama dengan Pemerintah Kab. Tebo dan BPN Kab. Tebo terkait penyelesaian permasalahan Aset Bangunan Ruko sebanyak 44 HGB yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Tebo yang berlokasi di Pasar Sarinah Kel. Wirotoagung Rimbo Bujang Kab. Tebo yang izin pemanfaatannya telah berakhir.

 

Adapun dalam rapat tersebut dipimpin oleh Bupati Tebo Dr. H.Sukandar. Skom.,Msi, dihadiri oleh Kajari Tebo Imran Yusuf,.SH.,MH, Tim JPN Kejari Tebo, Kepala BPN Tebo Mubarok Kuzzaman,.A.ptnh, KaBakeuda, Kadis Perindag, Para Camat, Lurah dan masyarakat yang menguasai HGB 44 ruko di wirotoagung Rimbo Bujang. Hal mana tujuan dilakukan rapat tersebut untuk menyelesaikan permasalahan asset HGB 44 ruko yang berlokasi di Kel. Wirotoagung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, yang masa waktu pemanfaatannya (BOT) hanya satu kali dan telah berakhir,  selanjutnya pihak warga penghuni ruko 44 tersebut menginginkan BOT untuk diperpanjang kembali, namun pemkab tebo hanya bersedia dengan sistem sewa bukan lagi denga  system BOT. (Pasal 221 PERMENDAGRI NO.19/2016)

Kepala Kejaksan Negeri Tebo dalam kesempatan tersebut menyampaikan keinginan pemerintah adalah memberikan yang terbaik bagi warganya tetapi tanpa adanya dampak dikemudian hari sebagaimana mestinya hak kuasa tanah seutuhnya adalah negara. UUPA mengatur HGB bisa diperpanjang jika memenuhi persyaratan, tetapi karena tanah tempat berdirinya ruko merupakan aset Pemkab Tebo maka berlakulah Peraturan Pemerintah yang turunannya berupa Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah, sehingga HGB tersebut tidak bisa diperpanjang tetapi masyarakat bisa membayar sewa. Untuk HGB yang saat ini dijadikan agunan agar diganti menjadi pinjaman lain seperti pinjaman fidusia yang agunannya berupa barang dan terkait 2 HGB yang sudah diterbitkan akan dibatalkan semua itu terjadi sebab akibat dari timbulnya peraturan perundangan tersebut.

Kajari Tebo menyampaikan Solusi dari permasalahan tersebut kurangi harga sewa dan jangan memberikan finalti finalti yang merugikan masyarakat. Apabila peraturan tersebut dilanggar akan ada dampak hukum yang lebih besar dikemudian hari.  

Selanjutnya dalam Rapat Pembahasaan HGB Ruko 44 pintu tersebut Bupati Tebo menyampaikan Pemerintah Kabupaten Tebo telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang sewa menyewa dan tarif retribusinya yang telah ditetapkan oleh KPNL sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi apabila masyarakat keberatan agar dapat disamakan persepsi untuk mencari solusi yang terbaik guna disepakati bersama.