Terobosan Jaksa Agung Dobrak Kebuntuan Penyelesaian Kasus HAM Berat

SHARE

Setelah sukses menerapkan keadilan restoratif, Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali membuat terobosan untuk mempercepat penuntasan kasus dugaan
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan
Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, Jaksa Agung telah
memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus segera mengambil langkah-
langkah strategis percepatan penuntasan
perkara HAM berat masa kini dengan tetap
memperhatikan ketentuan hukum yang
berlaku.
"Jaksa Agung menilai perlu diambil terobosan progresif untuk membuka kebuntuan pola penanganan akibat perbedaan persepsi antara penyidik HAM dan penyelidik Komnas HAM"
katanya, Sabtu (20/11/2021).
Pakar hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho
SH MH menilai terobosan baru Jaksa Agung
tersebut merupakan langkah tepat dalam
upaya penyelesaian perkara dugaan pelanggaran HAM berat.

Selama ini penyelesaian kasus-kasus HAM
banyak yang tidak terselesaikan akibat
terbentur aspek non-hukum. Terobosan Jaksa Agung ini bisa menjadi alternatif untuk
percepatan penyelesaian kasus pelanggaran
HAM berat, kata guru besar dari Universitas
Jenderal Soedirman (Unsoed) ini.
Selain berdasarkan bukti, lanjut Prof. Hibnu,
penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat
membutuhkan dukungan politik, seperti dari
DPR RI. "Harus dipetakan mana kasus yang
dimungkinkan untuk diselesaikan, mana yang
pas dan mendapat dukungan politik yang
kuat ujarnya. Menurut dia, terobosan progresif penyelesaian kasus HAM berat oleh Jaksa Agung ini akan menjawab pertanyaan masyarakat bahwa masalah hukum harus dapat diselesaikan.
"Langkah ini menjadi wadah pra-ajudikasi,
bahwa harus ada persamaan persepsi dalam
penanganan kasus pelanggaran HAM berat
dimana jaksa-lah pengendali perkara sesuai
asas dominis litis. Jangan ada ego sektoral
lagi" kata Prof. HibnuHal senada disampaikan Asst. Prof. Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH, MH, CPCLE.CPA, pakar hukum pidana dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Dia mengatakan terobosan Jaksa Agung
tersebut bisa membuka kebuntuan dalam
penyelesaian beberapa perkara dugaan
pelanggaran HAM berat.
"Terobosan ini bisa menjadi alternatif untuk
menyelesaikan tunggakan beberapa perkara
pelanggaran HAM berat yang masih terbentur aspek-aspek di luar hukum, misalnya masalah politik dan sosial" kata Dwi Seno. Baik Prof. Hibnu maupun Dwi Seno menilai sejumlah kebijakan Jaksa Agung Burhanuddin menunjukkan kepiawaian seorang penegak hukum dalam mendobrak kebuntuan hukum melalui terobosan progresif.
"Jaksa Agung Burhanuddin melihat secara
multidimensi, bukan hanya dari sisi hukum
formal melainkan juga aspek non-hukum. Ini
terobosan baru yang patut diapresiasi, selain
kebijakan restorative justice" kata Dwi Seno.