0822-1172-3377 kejari_tebo@yahoo.co.id

Sejarah Kejaksan RI, Kejaksaan Tinggi Jambi Dan Kejaksaan Negri Tebo

SEJARAH KEJAKSAN RI, KEJAKSAAN TINGGI JAMBI DAN KEJAKSAAN NEGRI TEBO

A. SEJARAH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN PADA MASA KERAJAAN MAJAPAHIT

Berdasarkan literatur Kejaksaan berasal dari bahasa sansekerta untuk menunjukan ada beberapa jabatan di Kerajan Majapahit yaitu Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Menurut Dr. W.F.Stutterheim, Dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan  Majapahit, keika berada dibawah Kekuasaan Prabu Hayam Wuruk (1350 -1389) yang diberi tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan dibawah pimpinan dan  pengawasan mahapatih Gajah Mada. Dalam kedudukannya yang demikian itu menurut Prof Krom dan Prof Van Vollenhoven Gajah Mada adalah Adhyaksa.

Dr. HH Juynboll menyatakan bahwa Adhyaksa adalah sebagai Pengawas (opzicter) atau Hakim tertingi (opperrechter). Sehingga Dhyaksa adalah Hakim pengadilan, sedangkan Adhyaksa adalah Hakim tertingi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa.

Selain sebagai Adhyaksa, dalam urusan penegakan Hukum  Mahapatih Gajah Mada juga  bertindak menjalankan  segala peraturajn raja (shitinarendran)  dan melaporkan perkara-perkara sulit ke Pengadilan. Para Dhyaksa dan Adhyaksa dituntut kemahiran dan keahlian dalam bidang hukum Hindhu kono  yang sudah diakui oleh hukum adat dan sesuai dan sesuai dengan perasaan atau pendapat para rokhaniawan serta para cendekiawan  yang mendampingi para Dhyaksa.

Pada Abad ke XIII masa-masa pemerintahan Kerajaan Majapahit dan Singosari seorang Raja / Prabu didampingi oleh Dharmadhyaksa masing-masing seorang untuk agama Syiwa dan seorang untuk Agama Budha. Arti Dharmadhyaksa menurut Dr. Juynboll meliputi tiga arti, yaitu :

  1. Pengawas tertingi (superintendent)dari kekayaan suci ;
  2. Pengawas tertinggi dalam urusan kepercayaan (religi)
  3. Ketua Pengadilan.

Dalam berbagai literatur, Dharmadhyaksa  hanya  dikemukakan sebagai pengemban tugas urusan  agama Syiwa dan Budha yang masing-masing disebut Dhramadhyaksa ring kacewan dan Dharmadhyaksa ring kasogatan. Dalam kitab suci Syiwa dan Budha terdapat banyak peraturan-peraturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan lainnya yang mengikat selain dari pada hal-hal mengenai ajaran-ajaran dan kepercayaan yang harus diikuti demi kesempurnaan hidup manusia. dengan demikian peran para rokhaniawan dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang ada kaitannya dengan ajaran dan kepercayaan bertindak sebagai Hakim atau pengawas tertinggi dari para Hakim (Adhyaksa).

Dalam melakukan fungsi peradilan para Dhyaksa selain harus berpegang kepada hukum, juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat para rokhaniawan. Sehingga salah satu kedudukan Dharmadhyaksa adalah sebagai Ketua Pengadilan. Khususnya peradilan dalam kaitannya dengan urusan keagamaan.

Adhyaksa merupakan  Dhyaksa yang tertinggi. Para Dhyaksa dikoordinasikan dan dipimpin oleh Mahapatih Gajahmada. Dharmadhyaksa  adalah penasihat raja yang bertanggung-jawab terhadap kekayaan atau harta benda suci dari kerajaan serta urusan-urusan  keagamaan dalam mana termasuk pula penegakan – penegakan peraturan yang tercantum dalam kitab-kitab suci.

Setelah kerajaan Majapahit runtuh pada Tahun 1478, peran Dhyaksa tidak ikut lenyap bergitu saja.  Pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram (Abad ke-XVII) yang menganut agama Islam, sisa-sisa pengaruhnya masih berjalan, sebagaimana nampak dalam sistem peradilan Pradata dan padu yang berlaku di Kerajaan.

KEJAKSAAN PADA MASA VOC DAN PENJAJAHAN BELANDA

Masa penjajahan Belanda diawali pada Tahun 1605 pada saat Vereningde Ost Indische Compagnie (VOC) yaitu Kompeni, suatu perusahaan dagang Belanda berhasil  mendepak orang-oranf Portugis dari Maluku yang berkuasa sejak Tahun 1512 ketika menaklukan Kerajaan Samudera Pasai di Sumatera.  Untuk menjamin  kelanggengan monopolinya dalam menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia, VOC mengharuskan di daerah-daerah yang dikuasainya untuk melakukan kegiatan  pemerintahan baik dalam bidang legislatif, eksekutif maupun legislatif. Kompeni membuat berbagai peraturan hukum, mengangkat pejabat-pejabat yang akan menjaga kepentingannya dan membentuk badan-badan peradilan sendiri (Schepenbank).

Pada mulanya di daerah-daerah yang dikuasai oleh kompeni diberlakukan hukum yang sama  bagi semua golongan penduduk, yaitu peraturan-peraturan hukum  yang berlaku dari negara asal mereka yaitu negeri Belanda yang juga harus diterapkan kepada orang-orang Bumi Putera yang berdomisili di Batavia (jakarta) dan sekitarnya. Dalam sistem peradilan yang berlaku di Belanda dan diterapkan oleh Kompeni di wilayah jajahannya sudah dilengkapi dengan petugas-petugasnya yang diberi kekuasaan sebagai Penuntut Umum yaitu : Officier van justitie. Terhadap  penduduk lokal / pribumi Kompeni merubah politik hukumnya  dengan memberlakukan hukum adat sepanjang hal-hal tertentu tidak diatur oleh pereturan perundang-undangan kompeni sendiri.

Pada tanggal 01 Januari 1801  Vereningde Ost Indische Compagnie (VOC) bangkrut dan dibubarkan, wilayah-wilayah kekuasaannya di Indonesia diambil alih oleh Pemerintah Belanda (Bataafsche Republiek) dan diselenggarakan oleh suatu dewan yang disebut Dewan Asia (Aziatische Raad) sampai Tahun 1808. Dewan ini berhasil menyusun suatu ”charter” yang mengatur kekayaan-kekayaan dari Bataafsche Republiek di Asia. Bataafsche Republiek bubar pada Tahun 1807 dan negeri Belanda menjadi Kerajaan Belanda (Koninkrijk Holland) yang dipimpin oleh Lodewijk Napoleon saudara Kaisar Napoleon dari Perancis. Kemudian untuk menyelenggarakan  pemerintahan di bekas jajahan Kompeni di Indonesia, Pemerintah Kerajaan Belanda mengangkat DAENDELS sebagai Gubernur Jenderal.

Pada Masa pemerintahan DAENDELS (1808 – 1811) terjadi perubahan-perubahan dalam susunan Pengadilan dan Politik hukum terhadap Bumi Putera, melalui Keputusannya tanggal 15 Maret 1808 Kekuasaan Schepenenbank (Pengadilan Schepenen) yang dibentuk oleh Kompeni (VOC) dan semula mempunyai Yurisdiksi di Jakarta dan Jawa Barat serta menerapkan Hukum Belanda dalam sistem Peradilannya,. Diperkecil wilayah hukumnya hanya meliputi wilayah Jakarta dan sekitarnya saja. Diluar  daerah ini dilakukan  oleh para Dossard  yang kemudian diganti menjadi Landdrost yang mengadili perkara perdata dan pidana berat.

Pengadilan dalam wilayah kekuasaan  Landdrost disebut Landgericht, yang terdiri dari Landdrost sebagai ketuanya, para bupati atau 7 (tujuh) penduduk terkemuka sebagai anggotanya serta 1 (satu) orang penghuku sebagai Penasihatnya, selaku penuntut yang diisebut fiscaal bertindak seorang Jaksa Besar (Groot Djaksa).  Seorang bawahan Landdrost yang diberi gelar Schouten dibebani tugas untuk melakukan Penyidikan. Landgericht memeriksa  dan memutus perkara-perkara perdata dan pidana yang tidak termasuk dalam kekuasaan Landraad. Di beberapa Kota besar seperrti Semarang dan Surabaya ada Landraad yang menangani perkara Perdata dan Pidana yang berbobot lebih berat dengan Gubernur sebagai Ketuanya.  Dalam  perkara pidana bertindak sebagai penuntutnya seorang fiscaal.

Masa Pemerintahan DAENDELS berakhir pada tanggal 16 Mei 1811 pada saat diberhentikan sebagai Gubernur Jenderal  dan kekuasaannya diserahkan kepada JAN WILLEM JANSSENS karena banyak melakukan kekeliruan dalam mengelola keuangan. JANSSENS hanya berkuasa beberapa bulan saja karena pada tanggal 4 Agustus  1811 Ekspedisi dibawah Komando LORD MINTO mendarat di Jakarta dan pada tanggal 18 September 1811, JANSSENS menyerahkan kekuasaan kepada Inggris.

Sebelum Belanda menyerah LORD MINTO telah mengangkat SIR STAMFORD RAFFLES sebagai letnan Gubernur (Lieutnant Governor). Selama masa pemerintahan RAFFLES (1811-1816) terjadi beberapa perubahan dalam pengadilan yang berkenaan dengan urusan Peradilan orang-orang Bumi Putera.  Pada tanggal 21 Januari 1812 RAFFLES mengeluarkan suatu Maklumat (Proclamation) yang memuat landasan-landasan bagi badan-badan peradilan yang akan disusunnya. Untuk melaksanakan hal-hal yang dimuat dalam maklumat dikeluarkan sejumlah instruksi dalam “Code of Provisional regulations for the judicial and police at bBatavia, Semarang and Surabaya”. Atas dasar maklumat dan instruksi-instruksi tersebut kemudian dibentuk badan-badan peradilan untuk golongan penduduk Bumi Putera dalam dua susunan badan peradilan yaitu : badan peradilan untuk kota dan  daerah sekitarnya dan badan peradilan untuk desa (ten plattelande). Pengadilan-pengadilan untuk bangsa-bangsa Eropa di Batavia, Semarang dan Surabaya serta daerah sekelilingnya diberi wewenang untuk menyidangkan dan mengadili penduduk Bumi Putera yang berdomsili di wilayah tersebut.

Di Batavia, Semarang dan Surabaya masing-masing terdapat satu Court of Justice untuk mengadili perkara-perkara perdata dan pidana bagi semua golongan penduduk, sedangkan court of Justice yang ada di Batavia berfungsi pula sebagai Pengadilan Banding bagi Court of Justice yang ada di Semarang dan Surabaya. Selain itu di batavia didirikan pula Supreme court sebagai badan peradilan yang memeriksa dalam tingkat pertama dan terakhir yang termasuk dalam sebagian kekuasaan untuk mengadili (judicieele jurisdictie).

Susunan Court of Justice terdiri dari seorang Hakim Ketua, dua orang Hakim Anggota dan satu orang fiscaal (Penuntut Umum), sedangkan susunan untuk supreme court terdiri dari seorang Hakim Ketua tiga orang Hakim Anggota  serta sorang advocate fiscal. Untuk menangani perkara-perkara pelanggaran kecil di Batavia, Semarang dan Surabaya diadakan magistrate court.  Untuk badan-badan peradilan di daerah-daerah pedesaan  (provincial courts) dibentuk Landroost’s yang kemudian berubah menjadi Resident’s court dan courts of circuit.

Pengadilan-pengadilan  di daerah-daerah pedesaan diketuai oleh Landroost (kemudian Resident) dengan para Bupati dan pegawai lainnya yang dianggap perlu sebagai anggotanya dan berwenang untuk mengadili perkara-perkara kecil (politiezaken) orang-orang Bumiputera. Namun apabila salah satu pihak orang Eropa atau kedua pihak adalah orang-orang china, maka perkara harus diadili oleh courts of Justice.

Peradilan Pidana yang tidak termasuk dalam  politiezaken dilakukan oleh courts of circuit (Pengadilan Keliling) yang terdiri dari Ketua dan seorang anggota dari corts of justice. Dalam menyidangkan perkara pidana di court of justice diadakan Jury yang terdiri dari dua belas orang awam terdiri dari 9 (sembilan)  Jury orang Eropa dan diberi kekuasaan untuk menyatakan bersalah atau tidak bersalahnya Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh para Hakim atas tuntutan fiscaal. Putusan dilakukan oleh hakim Ketua.
Pada tangal 11 Februari 1914 Gubernur Jenderal RAFFLES mengeluarkan suatu Proklamasi yang berisi peraturan-peraturan bagi administrasi Peradilan yang lebih efektif di Pengadilan-pengadilab pedesaan di Jawa (Regulation for the more effectual administration of Justice in the provincial courts of Java). Badan – badang peradilan dimaksud diantaranya :

  1. Division’s Court
    Diviision’s court diketuai oleh Wedana atau Demang dengan beberapa pegawai bawahannya sebagai anggota dan berwenang untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran Kecil serta perkara perdata yang nilaianya peling tinggi dua puluh ropyen.District’s Court atau Bopati’s Court
  2. Distric’s court atau Bupati’s court hanya berwenang untuk mengadili perkara-perdata dalam tingkat pertama yang bernilai diatas dua puluh ropyen dan sebagai Pengadilan Banding terhadap putusan perkara perdata yang telah diputus oleh District’s court. Pengadilan ini tersusun atas Bupati sebagai ketuanya dengan beberapa pegawai bawahan Bupati sebagai anggotanya, seorang penghulu dan seorang Jaksa.
    Sebelum Bupati memutuskan suatu perkara ia wajib meminta pertimbangan penghulu dan Jaksa, apabila tidak ada persesuaian pendapat dalam memutuskan suatu perkara, maka perkara diajukan ke Resident’s court.
  3. Resident’s Court
    Residen’s Court berwenang untuk mengadili perkara pidana yang tidak diancam dengan pidana mati, yang tidak termasuk dalam wewenang Division’s court serta perkara perdata yang melebihi lima puluh Ropyen. Atas putusan perkara perdata ini dapat dimintakan banding kepada Luitenant Governor.
  4. Court of Circuit.
    Court of circuit telah dibentuk pada Tahun 1812 kekuasaannya dibatasi hanya berwenang mengadili perkara pidana yang hanya diancam dengan pidana mati saja. Di court of circuit Putusan Pengadilan harus dibimbing oleh hukum orang-orang Bumi Putera atau adat kuno dari Pulau Jawa asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang wajar, universal dan diakui.

Pada tanggal 13 Agustus 1814 tercapai perdamaian antara Inggris dan Belanda serta menanda-tangani suatu perjanjian (convention) yang isinya antara lain memuat ketentuan bahwa semua jajahan Belanda yang pernah direbut oleh Inggris harus dikembalikan kepada pihak Belanda, kecuali Kaap De Goede Hoop (Tanjung Harapan), Essequibo dan Barbice.  Sebagai konsekwensi dari perjanjian tersebut pada tanggal 19 Agustus 1816 Pulau Jawa dan daerah-daerah jajahan Belanda lainnya dikembalikan kepada Belanda.

Politik Hukum Belanda kepada daerah-daerah jajahan di Indonesia didasarkan kepada asas Konkordansi, yaitu asas persamaan anatara peraturan hukum yang berlaku di Negara Belanda dengan Hindia Belanda. Asas ini juga diterapkan terutama dalam bidang Hukum Pidana terhadap daerah-daerah yang langsung di perintah (directbestuurde gebieden) oleh Pemerintah Kolonial.

Dalam hukum acara pidana terjadi perubahan setelah diberlakukannya Inlandsch Reglement (IR) pada Tahun 1845 dan  diperbaharui menjadi Het Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglement Ibumi Putera yang Diperbaharui (RIB) pada Tahun 1941.

Pada tangal 30 April 1847 diumumkan suatu Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi Peradilan dan Kebijaksanaan Justisi atau Reglement op de Rechterlijke Organisatie et het Beleid der Justitie (RO) dengan S.1847-23 yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848  untuk orang-orang Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daearah-daerah Luar Jawa dan Madura berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBG) dengan S.1927 – 277.

Berdasarkan  ketentuan Pasal 1 Reglement op de Rechterlijke Organisatie et het Beleid der Justitie (RO)  menetapkan ada 7 (tujuh) Badan-Badan Peradilan Umum, yaitu :

  1. Districtgerechcten(Pengadilan-Pengadilan Distrik atau Kawedanan)
  2. Regentschaprechten(Pengadilan-Pengadilan kabupaten)
  3. Landraaden(Pengadilan-Pengadilan Negeri)
  4. Landgerechten(Pengadilan-Pengadilan Kepolisian)
  5. Residentiegerechten(Pengadilan-Pengadilan Karesidenan)
  6. Raden van Justitie(Pengadilan-Pengadilan Justisi)
  7. Hoogerechtshof(Mahkamah Agung)

 Dari jenis – jenis pengadilan tersebut yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan  hanya Pengadilan Negeri (Landraad), Pengadilan Justisi (Raad van Justitie) dan Mahkamah Agung (Hoogerechtshof) . Landraad adalah Pengadilan sehari-hari bagi penduduk Bumi Putera atau yang dipersamakan baik dalam perkara sipil (perdata) maupun pidana (Pasal 94 RO), sedangkan Raad van Justitie adalah Pengadilan sehari-hari bagi Penduduk golongan Eropa (Pasal 19 RO) dan berwenang untuk memutuskan perselisihan wewenang untuk mengadili antara landraad (jurisdictie geschillen) (Pasal 127 RO).

Hoogerechtshof merupakan Pengadilan Tertinggi yang berwenang untuk :

  1. Mengadili perkara banding dari perkara-perkara yang diadili oleh Raad van Justitie (RvJ)(Pasal 169 RO) ;
  2. Memutus perkara-perkara yang diminta kasasi (Pasal 170 RO)
  3. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara yang termasuk golongan forum privilegiatun(Pasal 163 RO) seperti para pejabat tinggi tertentu, para sultan dan sebagainya, serta perselisisihan-perselisihan wewenang mengadili antara pengadilan – pengadilan Tingkat bandin antara Pengadilan Sipil dan Militer, antara pengadilan swapraja dan sebagainya ;

Dalam ketiga jenis badan peradilan tersebut ada pegawai-pegawai yang diberi wewenang selaku pengemban tugas dari suatu lembaga (badan atau dinas) negara yang dinamakan Openbare Minister (OM), dengan tiga tugas pokok, yaitu :

  1. Mempertahankan segaka peraturan negara ;
  2. Melakukan penuntutan segala Tindak Pidana  dan
  3. Melaksanakan Putusan Pengadilab pidana yang berwenang ;
KEJAKSAAN PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG

Pendudukan balatentara Jepang dimulai sejak tanggal 8 Maret 1942 pada saat Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan  kekuasaannya kepada balatentara Pendudukn Jepang setelah  Pasukan sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Seikat dan Inggris kalah  dalam perang Asia Timur Raya. Pasukan Jepang berhasil menyerang Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour di Hawai pada tanggal 07 Desember 1941.

Selama masa pendudukan  balatentara Jepang sejak tanggal 8 Maret 1942 sampai dengan 16 Agustus 1945 kekuasaan  Openbaar Ministerie (OM) sebagaimana diatur dalam  peraturan Perundang-undangan pada zaman Hindia  Belanda masih tetap berlaku, kecuali  yang dicabut, dirubah atau diganti oleh  peraturan – peraturan Pemerintah balatentara pendudukan Jepang.

Pasal 3 Osamu Seirei No. : 3 Tahun 1942 menetapkan adanya 6 (enam) jenis badan-badang Peradilan Umum di Jawa dan Madura, yaitu :

  1. Saikoo Hooin(Pengadilan Agung atau  Mahkamah Agung) ;
  2. 2. Kootoo Hooin(Pengdilan Tingggi) ;
  3. 3. Tihoo Hooin(Pengadilan Negeri) ;
  4. 4. Keizai Hooin(Pengadilan kepolisian) ;
  5. 5. Ken Hooin(Pengadilan Kabupaten )
  6. 6. Gun Hooin(Pengadilan Kawedanan)

Pada Saikoo Hooin (Pengadilan Agung atau  Mahkamah Agung), Kootoo Hooin (Pengdilan Tingggi),  Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri) terdapat Kantor Kejaksaan (Kensatsu Kyoku) masing-masing :  Saikoo kensatsu Kyoku (Kejaksaan pada Pengadilan Agung),  Kootoo Kensatsu Kyoku (Kejaksaan pada Pengadilan Tinggi) dan Tihoo Kensatsu Kyoku (Kejaksaan pada Pengadilan Negeri).  Ketentuan Pasal 3 Osamu Seirei No. : 3 Tahun 1942  menghilngkan eksistensi  Raden van Justitie (RvJ) dan Residentiegechten. Semua badan-badan peradilan tersebut merupakan Pengadilan bagi semua golongan penduduk (Indonesia / Bumi Putera, Timur Asing / China dan Eropa) kecuali untuk bangsa Jepang.

Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri) merupakan Pengadilan sehari-hari dan berwenang menyidangkan perkara pidana dan perdata, Kootoo hooin (Pengadilan Tinggi) merupakan  Pengadilan banding terhadap  Tihoo hooin dan Saikoo Hooin (Pengadilan Agung atau  Mahkamah Agung) merupakan pengadilan tertinggi yang menangani perkara-perkara  baik pidana maupun perdata di tingkat kasasi.

Hukum Acara pidana yang berlaku pada masa pendudukan balatentara Jepang adalah hukum acara pidana yang berlaku pada masa pemerintahan Hundia Belanda ditambah dengan ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan pemerintah balatentara Jepang sendiri.

Dalam ketentuan Pasal 2 Osamu Seirei No. : 3 Tahun 1942 diatur Kekuasaan Kejaksaan, yaitu :

  1. Mencari (menyidik) Kejahatan dan Pelanggaran ;
  2. Menuntut perkara
  3. Menjalankan putusan Pengadilan dalam perkara kriminal
  4. Mengurus pekerjaan lain-lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Ketentuan Pasal 2 Osamu Seirei No. : 3 Tahun 1942  tentang kekuasaan Kejaksaan sama seperti yang tercantum dalam Pasal 55 RO.  Kecuali kekuasaan untuk mencari / menyidik Kejahatan dalam perkara kriminal sebagaimana tersebut dalam angka 1. Sehingga tugas Penyidikan (oopsporing)  sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 39 HIR  menjadi salah satu tugas umum Kejaksaan  pada Saikoo Hooin (Pengadilan Agung atau  Mahkamah Agung), Kootoo Hooin (Pengdilan Tingggi),  Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri).

Selain melakukan perubahan dalam jenis-jenis badan Peradilan, pihak bala tentara Jepang juga melakukan perubahan dalam alat Penuntut Umumnya yaitu Magissraat dan Officier van Justitie ditiadakan. Tugas dan wewenang Magisraat dan Oficier van Justitie diserahkan kepada Penuntut Umum Bumi Putera (Jaksa) dibawah pengawasan Kepala kantor Kejaksaan bersangkutan seorang Jaksa Jepanag. Sehingga  Jaksa menjadi satu-satunya Penuntut Umum.

Seluruh Kejaksaan awalnya berada di bawah perintah dan koordinasi Sihoobucoo (Direktur Departemen Kehakiman)  kemudian beralih ke Cianbucoo (Direktur Keamanan) dan untuk tingkat pusat berada di Gunseikanbu dan untuk tingkat daerah di kantor-kantor Karesidenan (Syuu). Sehingga Jaksa di daerah tidak lagi dibawah perintah langsung Ressident / Asisten Ressident, melainkan dipimpin oleh para Kepala  Kejaksaan Pengadilan setempat dan secara berjenjang bertanggung jawab lepada Cianbucoo. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Osamu Seirei No. : 3 Tahun 1942 Ketua Saikoo Kensatsu Kyoku (Jaksa Agung) ditiadakan dan  dilaksanakan oleh Gunseikanbu Sihhobucoo (Pejabat Kehakiman) pada Kantor Pemerintahan Bala tentara Jepang mengkoordinasikan Kejaksaan dan Kepolisian berdasarkan Pasal 2 Osamu Seirei No. : 3 Tahun 1942.

Istilah  Kejaksaan sebagai terjemahan  Openbaar Ministarie  berdasarkan ketentuan Pasal 55 RO yang berarti Lembaga Penuntut Umum atau kantor Jaksa dimana Jaksa bertugas mempunyai pengertian yang berbeda dengan pengertian  Jaksa pada jaman kerajaan Majapahit dan Kesultanan Cirebon  atau dengan Dhyaksa atau Dharmadhyaksa pada zaman Majapahit.

Badan-badan peradilan dan kekuasaannya pada masa Balatentara Jepang di luar jawa seperti di Sumatera, kalimantan dan Irian  tidak banyak mengalami perubahan dan masih berlaku  organisasi peradilan pada jaman penjajahan belanda.  Perubahan  mulai terjadi pada tanggal 01 Oktober 1942 dengan dikeluarkannya peraturan – peraturan Resident Aceh Nomor 1 dan 2, dan Peraturan  Residen Aceh Nomor    4 dan 5  tanggal 13 April 1943 dimana pada masa itu pada kantor Karesidenan Aceh ada  5 (lima) bagian (Bu) dsimana salah satunya adalah bagian Justisi ( Shi hoo bu)

Kemudian pada tanggal 01 Desember 1943  Komandan Wilayah Aceh (Tomi Seirei otsu) dikeluarkan Peraturan Nomor 40 mengenai Organisasi Peradilan (Shihoo soshiki rei), yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan  Residen Nomor :  10 tanggal 27 Desember 1943 dan diumumkan dalam Pengumuman nomor  76 tanggal 1  Januari 1944, dimana untuk seluruh Karesidenan Aceh hanya ada dua badan peradilan yaitu : Ko Hooin dan Chihoo Hooin untuk  pengadilan tingkat pertama / Pengadilan Negeri dan Katoo Hooin (Pengadilan Tinggi)  yang berkedudukan di Medan.

Pada setiap peradilan di karesidenan Aceh terdapat Kantor Kejaksaan (Kensatsu Kyoku) yang dipusatkan di Kantor Kejaksaan Kutaraja dan dipimpin oleh seorang Jepang sebagai kepala Kejaksaan (Kensatsu Kyoku Coo). Tugas Kepala Kejaksaan ini adalah memimpin para Jaksa (Kensatu Kan), Pembantu Jaksa (Kensatsu Kan Ho), para Panitera, juru tulis dan penterjemah di Ku hooin dan Cihoo Hooin. Ku Hooin merupakan Pengadilan pengganti untuk empat  jenis Pengadilan  di Karesidenan Aceh pada masa  Penjajahan Belanda yaitu Laandschapgerecht, Districtgerecht, Magistraatgerecht dan Residentgerecht.  Ku hooin mempunyai wewenang untuk mengadili perkara perdata terhadap gugatan yang bernilai tidak lebih dari f 200 dan perkara-perkara pidana yang ancaman pidananya tidak melebihi tiga bulan dan denda setinggi-tingginya f 100 serta  wewenang untuk mengadili perkara-perkara yang oleh Peraturan – peraturan lain ditugaskan untuk itu.

Ada dua jenis Ku hooin, yaitu Son Ku Hooin dan gun Ku Hooin. Son Ku Hooin didirikan di daerah Uleebalang, namun dimungkinkan untuk beberapa daerah hanya ada satu Son Ku Hooin, Pengadilan ini  hanya berwenang mengadili  perkara-perkara dari Penduduk Aceh Asli, sementara untuk perkara-perkara terhadap penduduk bukan Aceh asli diadili oleh Gun Ko Hooin. Ku Hooinmerupakan pengadilan majelis  yang terdiri dari empat  orang Hakim (simpan in) dimana salah seorang diantara mereka ditunjuk sebagai  Ketua (saibancoo) dan seorang Panitera (saoki).

 Cihoo Hooin menggantikan Pengadilan Musapat dan  Landraad  pada masa penjajahan Belanda dan menjalankan sebagian tugas Raad Van Justitie, dengan wewenang  sebagai berikut :

  1. Semua perkara yang tidak termasuk wewenang Ku hooin;
  2. Pengadilan Banding bagi perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Ku Hooin;
  3. perkara-perkara yang ditugaskan kepadanya untuk mengadilinya oleh praturan-peraturan lain.

Cihoo Hooin diidirikan di Kutaraja dengan cabang-cabangnya (Shibu) di ibukota afdeling-afdeling kecuali Aceh Besar, akan tetapi peradilan terhadap Tindak Pidana terhadap kemanan negara dan ketertiban umum serta tindak pidana ekonomi hanya dilakukan di Cihoo Hooin Kutaraja saja. Cihoo Hooin juga merupakan Pengadilan majelis yang terdiridari seorang Pegawai kehakiman (Simpan Kan) sebagai Ketua (saiban coo), sekurang-kurangnya tiga orang anggota  (koosei in) dan seorang juru tulis (Shoki).

Apabila yang berperkara  atau Terdakwawnya orang Islam maka baik pengadilan Ku Hooin maupun Cihoo Hooin mutlak harus ada ulama sebagai Penasihat pengadilan. Demikian juga apabila yang berperkara atau Terdakwanya orang China, maka harus ada Kapten orang-orang China atau Wakilnya sebagai Penasihat. Putusan pada kedua jenis Pengadilan tersebut diambil secara Mufakat diantara anggotanya.

Kotoo Hooin berkedudukan di Medan sebagian   merupakan pengganti Raad van Justitie dan Hoogerechtshoof pada Jaman Hindia Belanda dan merupakan pengadilan tingkat tertinggi untuk perkara-perkara yang telah di putus di Cihoo Hooin. Wilayah hukum Kotoo Hooin meliputi karesidenan-karesidenan Aceh, Sumatera Timur dan tapanuli.

Mahkamah Militer (Gunritsukaigi) didirikan oleh Pemerintah bala tentara jepang pada tanaggal 2 Maret 1942 dengan Osamu Gunrei no. : 2,  dengan susunan terdiri dari seorang pembesar balatentara (Sirei Kan) sebagai Ketua,  Hakim-hakim yang melakukan pemeriksaan  sebelum sidang (Yosinkan), jaksa (Kensatsukan), Panitera (Rokuzi) dan Penjaga Terdakwa (Keiza).

Sibankan terdiri dari Hoomukan (Opsir Mahkamah balatentara) dan opsir balatentara. Yosinkan dan Kensatsukan hanya dapat dijabat oleh Hoomukan saja. Putusan mahkamah Militer hanya sah apabila dijatuhkan oleh dua orang Sinbankan dan seorang Hoomukan. Persidangan – persidangan wajib  dihadiri didengar oleh Sibankan, Kensatsukan dan Rokuzi.

Mahkamah Milter berdasarkan Osamu Gunrei no. : 1 dan Undang – Undang Nomor Istimewa tanggal 2 Maret 1942 diberikan wewenang untuk mengadili perbuatan orang yang mengganggu, menghalang-halangi atau melawan balatentara jepang, perbuatan merusak atau merampas segala sesuatu yang dipergunakan atau berhubungan dengan tentara Jepang, membuat susah penghidupan rakyat, mengambil keuntungan yang tidak pantas dan sebagainya. Terhadap kejahatan-kejahatan tersebut  diancam dengan pidana mati.

KEJAKSAAN PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN

Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 Wib di Jl Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta Ir. Soekarno dan Drs Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia membacakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Arti penting dari Proklamasi Kemerdekaan RI adalah pengakuan de facto dan de yure terhadap Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945  dan Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 2 Tahun 1945 dinyatakan : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diganti dengan yang baru menurut ketentuan undang-undang Dasar terhitung sejak saat berdirinya Negara Republik Indonesia pada tangal 18 Agustus 1945”. Pengertian “yang ada” adalah badan-badan yang diciptakan oleh Pemerintah balatentara pendudukan Jepang ditambah dengan peninggalan dari zaman kekuasaan Kolonial Hindia Belanda yang oleh Jepang masih dinyatakan masih berlaku, baik atau tanpa perubahan. Sehingga  secara yuridis formal Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak proklamasi kemerdekaan, penempatan Kejaksaan dalam Lingkungan Departemen Kehakiman (kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketata negaraan Republik Indonesia) diputuskan dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945.

Eksistensi Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945  Pasal 24 ayat (1)  yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Dengan mengacu Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945  dan Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 2 Tahun 1945 bahwa pada zaman pendudukan balatentara Jepang secara format disamping Pengadilan Agung (Mahkamah Agung) ada Kejaksaan Pengadilan Agung (Kejaksaan Agung), maka  keberadaan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 diasumsikan da pula Kejaksaan Agung. Demikian juga pengertian “Hakim” menurut ketentuan Pasal 25 UUD 1945 mengandung  juga pengertian “Jaksa”.

Dalam Pengumuman Pemerintah tanggal 19 Agustus 1945 tentang susunan menteri-menteri Kabinet Presidensial yang pertama secara serentak dilakukan pengangkatan Mr. Dr. Kusumaatmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Mr. Gatot sebagai Jaksa Agung pertama Republik Indonesia. Sehingga jabatan Kepala Kejaksaan Pengadilan Agung pada zaman pemerintah pendudukan  balatentara Jepang ditiadakan dan diganti menjasi Jaksa Agung.

Beberapa peraturan produk nasional yang mempunyai relevansi penting dengan tugas-tugas dan wewenang Kejaksaan serta penyelenggaraannya :

  1. Maklumat Pemerintah tanggal 01 Oktober 1945 tentang Pemasukan Kejaksaan dan Kepolisian masing-masing ke dalam Lingkungan Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri 
  2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 tentang masih berlakunya badan-badan negara dan peraturan – peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia tangak 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
    Undang-undang ini memberlakukan peraturan-peraturan Hukum Pidana dari zaman Hindia Belanda kecuali :
    • Semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi Balatentara (verordeningen van het militair gezag) Hindia Belanda dulu (Pasal II) ;
    • Peraturan Hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi (Pasal V) ;
    • Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda (wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie) dulu yang dihapuskan (Pasal VII) yaitu Gunzei Keizirei (Undang – Undang Kriminal Pemerintahan Balatentara Jepang yang tercantum dalam Osamu Seirei Nomor 25 Tahun 1944 dan peraturan-peraturan Jepang lain yang memuat “materieel strafrecht” (Hukum pidana material).
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara
    Pasal 9 ayat (1) UU No 7 tahun 1946 menetapkan bahwa Jaksa karena Jabatannya menjadi jaksa Tentara Agung. Ayat (2) bilamana Jaksa Agung berhalangan maka ia diwakili oleh Jaksa Tinggi Tingkat I pada Kejaksaan Agung atau jaksa Tinggi lainnya yang ditunjuk oleh Jaksa Agung ;
  5. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1948 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara ;
  6. Undang-undang Nomor : 39 tahun 1947 yang memberlakukan Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlands Indie ;
  7. Undang-Undang nomor 7 tahun 1947 tangal 27 Februari 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung ;
    Ketentuan dalam undang-undang yang mempunyai relevansi bagi Kejaksaan adalah Pasal 1 (2), paal 2 (4), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6, sebagai berikut :
    • Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa : disamping Mahkamah Agung ada Kejaksaan Agung dan susunan Kejaksaan Agung itu terdiri dari satu Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika perlu oleh Menteri Kehakiman diangkat beberapa jaksa lain ;
  8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tangal 8 Juni 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan

Keberadaan Kejaksaan dalam lingkup Departemen Kehakiman berlanjut sampai dengan Tahun 1960 dan baru berubah sejak 22 Juli 1960, pada saat sidang Kabinet memutuskan Kejaksaan menjadi departemen yang berdiri sendiri lepas dari Departemen Kehakiman. Keputusan tersebut kemudian dikuatkan dalam Keputusan Presiden Nomor : 204 Tahun 1960.

KEJAKSAAN PADA MASA ORDE LAMA

Pada tanggal 30 Juni 1961  diundangkan  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dalam Lembaran Negara Nomor : 254 Tahun 1961 dan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2298. Undang – Undang Pokok Kejaksaan RI  didasarkan pada Ketetapan MPRS Nomor : I / MPRS/1960 tanggal 19 November 1960 yang menetapkan Manipol sebagai GBHN dan Ketetapan MPRS Nomor  : II/MPRS/1960 tanggal 03 Desember  1960 tentang Garis – Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama Tahun 1961 – 1969.

Kedua TAP MPRS Pembentukan Undang-Undang Pokok Kejaksaan RI didasarkan pada pokok pangkal konsepsi bahwa :

  1. Revolusi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya belum selesai dan masih berjalan terus ;
  2. Tujuan revolusi yang identuk dengan tujuan nasional ialah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Adil dan Makmur material dan seperitual berdasarkan Pancasila dab Undang-Undang Dasar 1945 dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem Demokrasi Terpimpin ;
  3. Untuk mensukseskan  usaha-usaha mencapai tujuan revolusi semua kekuatan revolusioner harus di retool (ditertibkan kembali)  dan dapat digerakan  dalam rangka Demokrasi Terpimpin ;
  4. Kejaksaan adalah Alat Penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum dan juga sebagai alat revolusi dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan revolusi ;
  5. Jaksa Agung / Jaksa Tentara Agung adalah Pembantu Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Materi yang dikandung dalam Undang-Undang Pokok Kejaksaan RI lebih banyak merupakan usaha pengunifikasian, tugas, wewenang serta organisasi Kejaksaan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, seperti RO, HIR dan UU Darurat No. : 1 tahun 1951. Hal-hal baru yang dimuat dalam UU Nomor : 15 Tahun 1961 tentang Undang-Undang Pokok Kejaksaan RI adalah :

  1. Diadakannya landasan Hukum yang tegas bagi Pengawasan Kejaksaan terhadap aliran-aliran Kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara (Pasal 2 (4) ;
  2. Adanya landasan hukum yang jelas bagi pembentukan Kejaksaan Tinggi (Pasal 3 (2) dan Pasal (1)) ;
  3. Adanya landasan hukum  bagi strukturalisasi Kejaksaan serta kompartemenisasi dalam organisasi (Pasal 3 dan 5)
  4. Diasumsikan Kejaksaan sebagai Departemen dan Jaksa Agung sebagai Menteri (Pasal 5 (1)) ;
  5. Diadakannya dasar hukum tertulis bagi penggunaan asas opportunitas oleh Jaksa Agung (Pasal 8)
  6. Surat Tuduhan tidak lagi dibuat oleh hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 250 (4) HIR ;

Undang Undang Pokok Kejaksaan memberikan landasan hokum bagi struktur organisasi Kejaksaan yang vertikal dari pusat  hingga daerah daerah serta kompartemenisasi tugas tugas dalam system yang terpadu. Kemudian keluar Pera- turan Sementara Menteri / Jaksa Agung Nomor : 1/Prt/Secrt/1962 tanggal 16 Januari 1962 tentang Susunan dan Organisasi Departemen Kejaksaan.

KEJAKSAAN PADA MASA ORDE BARU

Kedudukan Kejaksaan sebagai Departemen dan juga kedudukan Jaksa Agung  sebagai Menteri berakhir dengan terbentuknya Kabinet Ampera, Kabinet pertama dalam Pemerintahan Orde Baru melalui Keputusan Presiden No. : 163 Tahun 1966 tanggal 25 Juli 1966 yang menghilangkan Jabatan Menteri / Jaksa Agung.  Kemudian Presidium Kabinet Ampera mengeluarkan Keputusan Nomor : 26/U/Kep/1966 tanggal 6 September 1966 yang menetapkan Kejaksaan Agung  sebagai lembaga Tingkat pusat yang secara administratif berada dibawah Presidium Kabinet. Sejak Keputusan Presidium Kabinet Ampera sampai Tahun 1983  Kejaksaan Menjadi lembaga Non Departemen dibawah Pimpinan Jaksa Agung yang tidak lagi berkedudukan sebagai menteri.

Keadaan tersebut kemudian berubah dengan terbentuknya Kabinet Pembangunan IV berdasarkan Keputusan Presiden No.: 45/M Tahun 1983 tanggal 16 Maret 1983 Jaksa Agung diangkat kedudukannya setingkat Menteri bersama-sama dengan Panglima ABRI dan Gubernur BI. Kedudukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri juga diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu disamping tiap – tiap pengadilan Tinggi ada satu Kejaksaan Tinggi, juga disamping tiap-tiap pengadilan negeri ada satu kejaksaan negeri yang daerah hukumnya sama.

Menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan. Dalam penjelasan disebutkan : Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam  penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum.

Tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1991 :

A. Bab III pasal 27 menyatakan :

  1. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang
    •  melaksanakan penuntuta dalam perkara Pidana ;
    • melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan
    • melakukan pengawasan terhadasp pelaksanaan keputusan lepas bersyarat ;
    • melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
  2. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah
  3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum Kejaksan turut menyeleng-garakan :
    • Peningkatan kesadaran Hukum masyarakat ;
    • Pengamanan kebijakan penegakan hukum
    • Pengamanan peredaran barang cetakan ;
    • Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara ;
    • Pencegahan dan penyalag-gunaan dan atau penodaan agama
    • Peneltian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

B. Pasal 28 yang mengatur kewenangan Kejaksaan dapat meminta Hakim untuk dapat menempatkan seorang Terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain;

C. Pasal 29 yang mengatur tugas dan wewenang lain Kejaksaan berdasarkan undang-undang.

Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penjabaran dari UU No. 5 Tahun 1991 mempunyai tiga fungsi :

  1. Fungsi Implementatif
    Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menjabarkan, menterjemahkan dan memperjelas muatan materi atau amanat undang-undang ;
  2. Bersifat konstatif
    Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan yang terdapat serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan perlu dikompilasi secara substantif. Secara perundang-undangan tetap tersebar di berbagai peraturan tetapi materinya perlu dihimpun dan dirumuskan ;
  3. Bersifat konstitutif
    Membentuk dan melakukan berbagai pengalaman dalam praktek di lapangan selama ini sehingga mempunyai kekuatan dan dasar hukum.

B. SEJARAH KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

Pada tanggal 30 Juni 1961  diundangkan  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dalam Lembaran Negara Nomor : 254 Tahun 1961 dan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2298. Undang – Undang Pokok Kejaksaan RI  didasarkan pada Ketetapan MPRS Nomor : I / MPRS/1960 tanggal 19 November 1960 yang menetapkan Manipol sebagai GBHN dan Ketetapan MPRS Nomor  : II/MPRS/1960 tanggal 03 Desember  1960 tentang Garis – Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama Tahun 1961 – 1969.

Usaha untuk menyusun organisasi dan tata kerja Kejaksaan dilakukan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan, yaitu :

  1. Keputusan Jaksa Agung  Nomor : Org/Dkt/A/9295/18 tanggal 01 Agustus 1961 tentang Pembentukan cabang Kejaksaan Tinggi dan Pembentukan Daerah Hukumnya
  2. Keputusan Menteri / Jaksa Agung Nomor : Org/Dkt/A/9300/17 tanggal 01 Agustus 1961 tentang Pembentukan dan Penentuan daerah Hukum Kejaksaan Tinggi di daerah-daerah tertentu
  3. Peraturan  Sementara Menteri / Jaksa Agung nomor : 1 / Prt/Secr/1962 tanagal 16 Januari 1962 tentang  Susunan  dan Organisasi Departemen Kejaksaan.

Berdasarkan Keputusan  Menteri / Jaksa Agung tersebut maka dibentuk (5) lima Kejaksaan Tinggi dengan wilayah masing-masing sebagai berikut  :

  1. Kejaksaan Tinggi Jakarta meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan Negeri dalam Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat ;
  2. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan Negeri dalam Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  3. Kejaksaan Tinggi Surabaya meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan Negeri dalam Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ;
  4. Kejaksaan Tinggi Medan meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan Negeri dalam Propinsi se Sumatera kecuali Provinsi Sumatera Selatan ;
  5. Kejaksaan Tinggi Makasar meliputi wilayah hukum Kejaksaan – Kejaksaan Negeri dalam Propinsi Sulawesi Utara / Tengah, Sulawesi Selatan / Tenggara, Maluku, Irian Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Untuk Ibukota Propinsi yang belum ada Pengadilan Tingginya dibentuk Cabang-cabang dari Kejaksaan Tinggi  yang bersangkutan, yaitu :

  1. Kejaksaan Tinggi Jakarta mempunyai cabang-cabang di Bandung, Palembang dan Pontianak ;
  2. Kejaksaan Tinggi Jawa mempunyai cabang di yogyakarta ;
  3. Kejaksaan Tinggi Surabaya mempunyai empat cabang yaitu Malang, Banjarmasin, Palangkaraya dan Balikpapan ;
  4. Kejaksaan Tinggi Medan mempunyai cabang-cabang di Kutaraja, Padang, Jambi dan Pekanbaru ;
  5. Kejaksaan Tinggi Makasar mempunyai cabang-cabang di Manado, Denpasar, Mataram, Kupang dan Ambon ;

Pada masa awal  pemerintahan orde Baru setelah sidang Umum MPRS pada bulan Juli 1966 semua Cabang Kejaksaan Tinggi ditetapkan menjadi Kejaksaan Tinggi beradasarkan Surat Keputusan Menteri / Jaksa Agung Nomor : Org.1.Drt/A/9300/17 tanggal 01 Agustus 1961. Setelah menjadi Departemen Kejaksaan pertumbuhan dan perkembangan organisasi Kejaksaan  lebih cepat daripada yang terjadi pada Pengadilan hingga di setiap propinsi ada Kejaksaan Tingginya, kendati belum ada Pengadilan Tinggi. Selain itu berdasarkan pertimbangan dari sisi strategi keamanan maka  di suatu tempat di tingkat Kecamatan atau Pelabuhan penting yang tidak ada Pengadilan Negerinya diadakan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari).

Jambi yang pada saat itu menjadi Cabang Kejaksaan Tinggi Medan bersama sama dengan  kutaraja, padang dan pekabaru berubah  menjadi  Kejaksaan Tinggi Jambi yang terpisah dari Kejaksaan Tinggi Medan sebagi Induknya.

Sejarah Kejaksaan Tinggi jambi tidak terlepas dari sejarah terbentuknya provinsi Jambi.  Diawali dengan gugurnya Sulthan thaha Saifuddin dan berakhirnya Kesultanan Jambi  pada tanggal 27 April 1904, maka terjadi pengambil alihan wilayah kesultanan Jambi oleh Belanda dan ditetapkannya Jambi menjadi Karesidenan dan masuk dalam dentro wilayah Nederlaandsch Independentie. Residen jambi pertama OL. Helfrich diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. : 20 tanggal 04 Mei 1906 dan dilantik pada tanggal 02 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi sempat  beralih kepada Pemerintahan jepang pada tanggal 9 Maret 1942, kemudian beralih dari Pemerintahan jepang Kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 pulau Sumatera masih menjadi satu provinsi yaitu provinsi Sumatera dengan ibukota di Medan, dimana pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera  bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga sub Provinsi, yaitu :  Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Meridional. Sub Provinsi Sumatera Tengah meliputi :  Karesidenan  Sumatera Barat, Riau dn Jambi. Kemudian berdasarkan Undang Undang No. : 10 Tahun 1948 Sub-sub provinsi di Sumatera ditetapkan menjadi Provinsi.

Wilayah Karesidenan jambi berdasarkan UU No. 22 tahun 1948 tentang Pokok Pokok Pemerintah Daerah terdiri dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Merangin yang mencakup Kawedanan Muara Bungo, Muara Tebo dan  Bangko. Kabupaten Batanghari yang meliputi Kawedanan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota dan Kuala Tungkal. Serta satu  Kota Praja Jambi.

Desakan untuk menjadikan Karesidenan Jambi menjadi provinsi Jambi  diawali pada tanggal 10 April 1954  dengan pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP. MERBAHARI)  dengan Frente Pemuda Jambi (FROPEJA).  Kemudian disusul oleh Konggres Pemuda se daerah  Jambi pada tanggal 30 April – 3 Mei 1954 yang mengutus tiga delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT. Hanafiah dan H. Dicha serta satu orang penasihat yaitu Syamsu Bahrun menghadap Menteri Dalam Negeri  Prof. Dr. Mr. Hazairin.  Wadah perjuangan rakyat jambi yang bernama Badan Konggres Rakyat Djambi (BKRD) terbentuk pada Konggres Rakyat  Jambi  tanggal 14-18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni. Pada konggres Pemuda se daerah jambi tanggal  2-5 januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Karesidenan jambi secara de Facto menjadi Provinsi jambi selambat-lambatnya pada tanggal 9 januari 1957.

Pada Sidang Pleno BKRD tanggal 06 Januari 1957 jam 02.00 Wib resmi menetapkan Karesidenan jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi jambi yang langsung terhubung dengan Pemerinyah Pusat, yang disetujui pada tanggal 09 jnuari 1957 oleh Dewan banteng sebagai Penguasa Pemerintah. Kemudian pada tanggal 08 Februari 1957 Letkol. Achmad Hessein selaku Ketua Dewan Banteng melantik Residen Djamin Gr. Datuk Bagindo sebagai actuando Gubernur dan H. hanafi sebagai Wakil internio Gubernur provinsi jambi dengan personil 11 (sebelas) orang dengan SK No. : 009/KD/U/L/Kpts  sekaligus meremikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi (sekarang Gubernuran Jambi)

Pada tanggal 08 Agustus 1957 Presiden Ri Ir. Soekarno menanda-tangani UU Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Kemudian dengan  Undang Undang Nomor 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi ditetapkan menjadi undang undang, yang Wilayahnya meliputi meliputi :  daerah Swatantra tingkat I jambi, Batanghari, Merangin dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

C. SEJARAH KEJAKSAAN NEGERI TEBO

Kejaksaan Negeri Tebo awalnya merupakan Cabang Kejaksaan Negeri Muara Bungo di Muara Tebo yang berdiri sejak Tahun 1980.

Setelah kabupaten Tebo terbentuk berdasarkan Undnag –Undang  Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro jambi dan  Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 182) Kabupaten Tebo  merupakan pemekaran dari kabupaten Bungo Tebo.

Kemudian pada Tanggal 10 Maret 2000 berdasarkan keputusan Presiden republic Indonesia (KEPPRES) Nomor : 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muara Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti dan Kejaksaan Negeri Muara Sabak, Kejaksaan Negeri Muara Tebo terbentuk sebagai pemekaran dari cabang Kejaksaan Negeri Muara Bungo di Muara Tebo.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-349/A/JA/ 05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Perubahan Nama Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri,  dimana nama kejaksaan negeri atau cabang Kejaksaan Negeri dirubah nomenklaturnya menjadi sama dengan nama Kabupaten /  Kota, maka Kejaksaan Negeri Muara Tebo berubah menjadi Kejaksaan Negeri Tebo.

 Sejak berdiirinya Cabang Kejaksaan Negeri Bungotebo di Muara Bungo Tahun 1980 kemudian ditingkatkan menjdi Kejaksaan Negeri muara Tebo pada tahun 2000 dan dirubah menjadi Kejaksaan Negeri Tebo pada tahun 2016, telah mengalami pergantian Pimpinan, yaitu :

  1. SAHAT SIMAMORA, SH : Tahun 1980  -  1986 ;
  2. TAHAN RAJAGUKUGUK, SH : Tahun 1986  -  1990 ;
  3. ABDUL RAUF KINU, SH : Tahun 1990  -  1994 ;
  4. PAMMUSURENG, SH : Tahun 1994  -  2000 ;
  5. PRIBADI SOEWANDI, SH : Tahun 2000  -  2001 ;
  6. MULYADI, SH : Tahun 2001  -  2002 ;
  7. RODIP SUKARMAN, SH : Tahun 2002  -  2004 ;
  8. DJUMLI ILYAS, SH : Tahun 2004  - 2007 ;
  9. ANWARUDIN SULISTIYONO, SH.,MHum : Tahun 2007  - 2008 ;
  10. RAHMAN DWI SAPUTRA, SH : Tahun 2008  -  2013 ;
  11. NUR SLAMET, SH.,MH : Tahun 2013  -  2017 ;
  12. TEGUH SUHENDRO, SH.,MHUM : Tahun 2017  -  20     ;